Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik
Pendidikan politik yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses pendidikan politik dilakukan supaya masyarakat luas sanggup menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan alasannya yaitu pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan wanita pada banyak sekali peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh alasannya yaitu itu, peningkatan tugas wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bab integral dari pembangunan nasional, memiliki arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang serasi antara laki-laki dan wanita supaya sanggup terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam banyak sekali kegiatan khususnya bidang politik. Perempuan memiliki pengertian dan klarifikasi yang sangat penting untuk memmemberikankan pemahaman dan menyatukan persepsi ihwal pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh alasannya yaitu itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui forum legislatif, direktur maupun ylugu dan norakatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu menerima perhatian khusus, untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani yaitu perkara pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kudang kecepejakan khusus afirmasi (Affirmative Action) harus segera diubah dengan srategi Pengurus Utamaan Gender (PUG) di tiruana bidang kehidupan, khususnya di tiruana lini dan strata untuk mempercepat persamaan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang sama antara wanita dan laki-laki. Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000, direktur hanya mengikat untuk melaksanakan PUG. Oleh alasannya yaitu itu, perlu ditingkatkan jumlah kudang kecepejakan terlaksanakan PUG yang akan mengikat seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai pilar demokrasi untuk mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) wanita di bidang politik melalui peningkatan keterwakilan wanita dalam pengambil kudang kecepejakan. Gerakan wanita dan pemerhati perkara perempuan, melaksanakan upaya yang sangat keras memperjuangkan masuknya kuota sebesar 30% keterwakilan wanita sebagai jumlah minimal dalam paket UU politik dari hulu ke hilir.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, menyampaikan bahwa dampak dan imbastivitas UU parpol dan UU pemilu terkait keterwakilan wanita bisa dilihat dari hasil pemilu 2009 dimana keterwakilan wanita sudah meningkat dibandingkan pemilu 2004. Jumlah ini masih jauh keberat sebelah dari hasil keseimbangan ideal minimal 30%. Oleh karenanya, harus dilakukan pengawalan semenjak tataran perumusan kudang kecepejakan, proses dan implementasinya, serta memperbaiki beresikonya guna perbaikan kedepan pada pemilu 2014, hingga kesetaraan dan keadilan partisipasi wanita dalam politik yang terjadi, tidak dibutuhkan lagi. Sementara itu, wanita yang dilibatkan di dunia politik seharusnya sanggup mengetahui manfaat yang baik untuk dirinya maupun di partai politik, namun pada faktanya, wanita sekarang cenderung memperringan dan sepele dipengaruhi untuk mendapatkan money politics. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pendidikan dasar dalam berpolitik yang belum sanggup dipahami secara penuh knorma dan sopan santun berkiprah di dunia politik. Dalam proses demokratisasi, dilema partisipasi politik wanita yang ludang kecepeh besar, reperesentasi dan dilema akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang ludang kecepeh berpengertian dan klarifikasi di Indonesia. Demokrasi yang berpengertian dan klarifikasi yaitu demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan lebih banyak didominasi penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi wanita yaitu ilham yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat dampak dan imbastif untuk membatasi wanita untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, tugas gender, dan stereotype, telah membuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara wanita dan laki-laki. Akibat yang paling terperinci dari situasi politik ibarat itu yaitu marjinalisasi dan pengucilan wanita dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan wanita dalam kehidupan politik formal di banyak daerah memperlihatkan citra yang tidak menggembirakan. Akar dari tiruana dilema tersebut yaitu budaya patriarki yang menghambat tiruana ruang gerak wanita di tiruana bidang, termasuk bidang politik. Demokrasi berkaitan erat dengan politik. Konsep demokrasi berasal dari istilah politik yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Di dalamnya terkandung pengertian dan klarifikasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam terminologi politik yang bias gender, untuk waktu yang lama, pengertian partisipasi “ dari rakyat, oleh rakyat, dan umtuk rakyat” hanya diartikan secara terbatas hanya untuk beberapa kalangan tertentu dalam masyarakat, dan tentu saja tidak termasuk wanita di dalamnya. Keterwakilan wanita yaitu untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan oleh kalangan wanita sendiri, yaitu bahwa kepentingan-kepentingan wanita memang ludang kecepeh baik disuarakan oleh wanita sendiri alasannya yaitu mereka sebenarnya paling mengerti kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representative, pandangan dari kelompok yang berbeda harus diperberat sebelahkan dalam memformulasikan keputusan dan kudang kecepejakan yang akan dibuat. Memperberat sebelahkan kepentingan wanita dan melibatkan laki-laki dan wanita dalam proses pembuatan kudang kecepejakan yaitu dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.
Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik
Pada dasarnya, kuota 30% yang dimemberikankan untuk keterlibatan wanita dalam politik dan keterwakilan wanita dalam DPR yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 10 tahun 2008 ihwal Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 ihwal Partai Politik (Parpol), masih sangat jauh dengan kenyataannya. Walau sejatinya angka 30% ditinjau dengan hitungan statistik menurut jumlah masih dipenilaian tidak adil. Namun sebagian kalangan wanita yang lain menyambut hal ini sebagai langkah maju untuk memmemberikan gerak bagi perekrutan kaum wanita dalam langkah politiknya. Karena selama ini wanita hanya berjumlah 12 % saja yang berkiprah dalam ruang sidang di Senayan. Merupakan fenomena gres dan menyegarkan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, meskipun dalam tataran yang relatif kecil dan sederhana, tetapi masih banyak berharap dan peluang yang bisa dilalui oleh para wanita dalam partisipasinya untuk menmemperkenalkankan dan mengimplementasikan undang-undang tersebut sekaligus sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan usaha wanita yang selama terpinggirkan oleh sistem. Karena pada kesempatan kali ini, publik akan memmemberikankan pepenilaianan pribadi terhadap partai-partai politik penerima pemilu yang memiliki kepedulian terhadap usaha serta potensi-potensi perempuan, bahkan ada semacam kecaman dari banyak sekali forum swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi kemasyarakatan wanita lainnya, untuk tidak menentukan gambar partai yang tidak memperhatikan kepentingan wanita atau dengan tidak merealisasikan Undang-Undang ihwal keterwakilan perempuan. Keterwakilan wanita menjadi penting alasannya yaitu jumlah wanita dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawa sesuai ketentuan, sehingga posisi dan tugas wanita dalam forum legislatif, terludang kecepeh jabatan direktur sebagai pengambil dan penentu kudang kecepejakan masih minim. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan wanita masih belum diperhitungkan. Dengan adanya dorongan untuk keterwakilan wanita yang 30% di DPR ketika pemilu 2009 tersebut, ibarat diamanatkan UU No. 10 tahun 2008, walaupun belum ada affirmative action yang memmemberikankan previlage tertentu, sehingga memmemberikankan syarat yang ludang kecepeh memperringan dan sepele bagi caleg wanita dari pada caleg laki-laki, namun hasil dari pemilu tersebut sudah memperlihatkan keterwakilan yang meningkat dari pemilu sebelumnya, yaitu untuk DPR RI 18% dari sebelumnya yang hanya 12% dan untuk keterwakilan di DPD agak ludang kecepeh tinggi dari pada keterwakilan di DPR, yaitu 27,3% dari sebelumnya 18,8%.
Berdasarkan data tersebut di atas, kurang adanya pengesahan terhadap pentingnya tugas wanita dalam proses politik, telah terbuktikan dengan kurang terakomodirnya permasalahan wanita dalam perencanaan pembangunan, meskipun semenjak usang sudah dikampanyekan dalam info gender mainstreaming ihwal wanita sebagai bab dan target dalam pembangunan pada tahun 1974 dengan memakai pendekatan “Women In Development Approach (WID)”. Hal ini dikarenakan konsep gender dalam pembangunan masih belum diterjemahkan dengan baik oleh tiruana elemen pembangunan baik secara teoritis maupun aplikatif. Sehingga hasil–hasil pembangunan masih berpihak pada kelompok-kelompok tertentu.dan menjadi bias gender. Adapun upaya–upaya untuk mencapai penyetaraan dan keadilan gender terus dilakukan oleh pencetus perempuan, pada tahun 1980-an, melalui pendekatan “Gender And Development Aproach (GAD)”. Pendekatan ini tidak lagi melihat wanita dan laki–laki dari perbedaan biologis, akan tetapi memandang laki–laki dan wanita secara sosial dan struktural sanggup berpartisipasi dalam proses kehidupan, terutama partisipasi dalam kehidupan di ranah politik dan publik. Partisipasi antara laki–laki dan wanita dalam kehidupan berpolitik merupakan salah satu prinsip usaha para pencetus perempuan, hingga diamanatkan dalam konvensi pembatalan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kemudian diadopsi oleh sidang umum PBB tahun 1979 yang ditetapkan pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang–Undang Republik Indonesia no. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 juli 1984 melalui lembar negara no. 29 tahun 1984. Meskipun demikian, hingga ketika ini usaha menuju kesetaraan dan keadilan masih belum optimal alasannya yaitu adanya diskriminasi secara struktural dan kelembagaan yang masih besar lengan berkuasa dalam kehidupan masyarakat. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya wanita terludang kecepeh knorma dan sopan santun para wanita tidak memiliki harapan untuk merubah dan melaksanakan pembenahan-pembenahan semenjak dini.
Untuk itu, adapun upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yakni pertama, harus diusahakan adanya peraturan atau UU ihwal pemilu, pilkada, dan partai politik yang mencantumkan perihal affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memmemberikankan previlage tertentu kepada keterwakilan perempuan, sehingga dengan adanya affirmative action, diharapkan keterwakilan wanita akan meningkat dan sesuai berharap. Kedua, diharapkan adanya usaha-usaha peningkatan pendidikan bagi wanita secara terus menerus. Karena dengan adanya peningkatan taraf pendidikan bagi kaum perempuan, maka akan meningkatkan kompetensi dan daya saing kaum wanita di bidang politik. Ketiga, diharapkan adanya pencerahan dan pendidikan politik yang terus-menerus kepada masyarakat luas, bisa dilakukan oleh forum swadaya masyarakat, ormas, ataupun oleh lembaga–lembaga lain, ihwal unggulnya pemimpin politik perempuan. Dengan usaha itu diharapkan akan memmemberikankan perubahan pandangan ihwal budaya patriarki bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya peminpim politik wanita akan sama dengan kemungkinan terpilihnya pemimpim politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan dampak dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.
Kesimpulannya yaitu di Indonesia, info kesetaraan gender akhir-akhir ini menjadi info yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan baik di tingkat direktur maupun legislatif. Permasalahan ihwal kesetaraan gender ini meliputi substantif pemahaman ihwal kudang kecepejakan perspektif gender itu sendiri. Oleh karenanya, gerakan gender kemudian menjadi arus utama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam proses demokratisasi, dilema partisipasi politik wanita yang ludang kecepeh besar, reperesentasi dan dilema akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang ludang kecepeh berpengertian dan klarifikasi di Indonesia. Demokrasi yang berpengertian dan klarifikasi yaitu demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan lebih banyak didominasi penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan. Ide bahwa politik bukan wilayah bagi wanita yaitu ilham yang selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat dampak dan imbastif untuk membatasi wanita untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, tugas gender, dan stereotype, telah membuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara wanita dan laki-laki. Akibat yang paling terperinci dari situasi politik ibarat itu yaitu marjinalisasi dan pengucilan wanita dari kehidupan politik formal. Untuk itu, diharapkan banyak sekali upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang nantinya diharapkan akan memmemberikankan perubahan pandangan ihwal budaya patriakhi bagi masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya peminpin politik wanita akan sama dengan kemungkinan terpilihnya peminpin politik laki-laki. Sehingga kesetaraan gender dalam dunia perpolitikan akan semakin maju dan dampak dan efek sampingnya untuk kemajuan usaha pemberantasan korupsi bisa segera dirasakan.
Maka dari itu sebaiknya dalam mengupayakan kesetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam dunia politik, perlu adanya upaya yang sinergis dan berkesinambungan, dengan melibatkan tiruana pihak yang menjadi pelaku politik khususnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah melalui instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan.
Advertisement